Apakah Allah Butuh Kepada Arsy?

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Apakah Allah Butuh Kepada Arsy?

2 March 2015, 8:00 am
akidah, Aqidah, arsy, asy'ariyah, istiwa, sifat Allah, ta'wil, takwil





Demikian pertanyaan yang sering dilontarkan orang yang mengingkari bahwa Allah ber-istiwa di atas Arsy-Nya. Nah, untuk menjawab hal ini secara gamblang, mari kita renungkan beberapa hal berikut:
Allah memerintahkan kita untuk shalat, berpuasa, dan beribadah yang benar. Apakah dengan itu Allah butuh kepada ibadah kita?
Allah mengutus Rasul-Nya untuk menyebarkan risalah kepada manusia, Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam kepada kita. Apakah dengan itu berarti Allah butuh kepada Nabi Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam? Mengapa Allah tidak sampaikan sendiri risalah-Nya langsung ke hati hamba-hamba-Nya?
Allah memberikan tugas kepada Jibril untuk menyampaikan wahyu, Allah juga memberikan tugas Malaikat Maut untuk mencabut nyawa, Allah juga memberikan tugas malaikat untuk memikul Arsy-Nya, Allah juga memberikan tugas malaikat untuk mencatat amal baik dan buruk kita. Mengapa Allah tidak melalukan itu semua sendiri? Mengapa Arsy tidak dibuat terbang sendiri tanpa perlu dipikul? Mengapa perlu ada malaikat untuk mencatat amalan? Mengapa perlu ada Malaikat untuk mencabut nyawa? Apakah ini berarti Allah butuh kepada para Malaikat?
Di hari kiamat nanti ada mizan, timbangan yang akan menimbang amalan kita. Mengapa perlu ada timbangan? Apakah tidak mungkin amalan kita terhitung dengan sendirinya, lalu keluar hasilnya secara otomatis? Apakah Allah butuh kepada mizan?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan semacam ini, mari sama-sama kita renungkan secara mendalam firman Allah:

﴾وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿

“Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai ‘Arsy, lagi Maha Mulia, Dia berbuat apa yang dikehendaki-Nya” (QS. Al Buruuj: 16).

Maka tidak perlu kita bertanya “mengapa Allah begini dan begitu?“, “mengapa Allah tidak begini dan begitu?“, dan mengapa kita merasa layak untuk mengatur apa yang Allah kehendaki? Tugas kita, mengimaninya, yakin percaya terhadap apa yang Allah firmankan tentang Dia sendiri, tanpa menambah dan mengurangi. Allah Ta’ala melarang hal ini:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Katakanlah: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) berkata-kata tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui“” (QS. Al A’raf: 33).

Analogi dan permisalan lainnya, semoga menambah pemahaman kita dalam masalah ini:
Ada seorang juragan, suatu ketika ia hendak pergi berkerja dengan mengendarai motor. Tetiba pembantunya berkata, “Tuan, jangan gunakan motor, itu tidak pantas bagi anda, bukankah anda seorang juragan yang terhormat? Selain itu, anda punya mobil yang bisa digunakan“. Padahal, sang juragan tahu bahwa ini adalah jam padat lalu lintas dan dia ada suatu meeting penting.
Kemudian di hari libur, sang juragan menggunakan pakaian resmi dan formal. Pembantunya pun berkomentar, “Juragan, bukankah ini hari libur? Mengapa tuan memakai baju resmi? Sebaiknya diganti saja tuan, karena tidak pas“. Padahal, sang juragan hendak menghadiri undangan resepsi pernikahan.
Lain waktu lagi, sang juragan membagikan uang ke semua pegawai. Pembantunya pun berkomentar, “Wahai tuan, mengapa anda menghambur-hamburkan uang? Sebaiknya tuan jangan berbuat boros“. Padahal, sang juragan sedang membayarkan THR kepada para pegawainya.

Nah, pembantu yang demikian, yang berbicara tanpa ilmu, mungkin ia merasa benar dan bijak. Namun orang yang mengetahui kondisi sang juragan, akan menyatakan bahwa pembantu ini sok tahu terhadap juragannya dan lancang telah mengatur-ngatur majikannya.

Allah subhaanahu wa Ta’ala telah berfirman dalam banyak ayat-Nya bahwa Allah beristiwa di atas Arsy, bahwa segala amal shalih akan naik ke sisi-Nya. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam pun ceritakan bahwa beliau Isra Mi’raj ke langit menuju Allah, Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallammembenarkan perkataan seorang budak yang ketika di tanya “Di mana Allah?” maka si budak menjawab “di langit“. Lalu diantara hamba-Nya yang berkomentar, “tidak mungkin Allah di langit, tidak mungkin Allah di Arsy, jika demikian berarti Allah membutuhkan langit? Allah membutuhkan Arsy dong?“. Atau, ketika Allah berfirman dalam banyak ayat-Nya bahwa nanti langit akan digulung dengan tangan kanan-Nya, tangan Allah terbuka lebar, tangan Allah itu di atas tangannya orang-orang mukmin dan lain-lain. Lalu ada di antara hambaNya yang berkomentar, “Tidak mungkin Allah punya tangan, itu hanya kiasan dari kekuasaan Allah“. Maka mirip keadaan orang ini dengan sang pembantu tadi, hamba seperti ini pun tak berlebihan jika kita katakan sok tahu dan tentang Allah, melebihi apa yang Allah katakan dengan diri-Nya sendiri. Allah berfirman demikian, namun orang tadi mengatakan: tidak mungkin, tidak cocok, tidak sesuai. Ini semisal dengan pembantu yang mau mengatur-ngatur juragannya.

Kita tidak perlu bertanya kepada Allah, “Ya Allah mengapa Engkau begini dan begitu?“, “Ya Allah mengapa Engkau tidak begini dan begitu?“, tapi justru kita yang akan ditanya, “mengapa kita begini dan begitu?“, “kenapa kita berbuat ini dan berbuat itu?”

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

“Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan merekalah yang akan ditanyai” (QS. al Anbiyaa: 23).

Nah, jika memahami analogi dan permisalan di atas, insya Allah bisa menjawab pertanyaan “apakah Allah butuh kepada Arsy?“. Wallahu a’lam.

PANDANGAN ISLAM TERHADAP JKN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

Konsep jaminan kesehatan nasional tersebut berasal dari kaum kafir penjajah yang dipaksakan atas kaum Muslimin Indonesia.

Konsep Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini berakar dari suatu pandangan yang bersifat neoliberalistik. Konsep ini berusaha menghilangkan peran negara/pemerintah dalam mengurus rakyat. Konsep ini menegaskan bahwa layanan kesehatan dianggap lebih baik diselenggarakan melalui asuransi sosial daripada diselenggarakan oleh pemerintah.

Dengan kata lain, JKN pada dasarnya adalah pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang asalnya ada di pundak pemerintah, lalu dipindahkan ke pundak institusi yang dianggap berkemampuan lebih tinggi dalam membiayai kesehatan atas nama peserta jaminan sosial. Institusi yang dimaksud, untuk konteks Indonesia, adalah BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Pandangan Hukum Islam

Berdasarkan fakta tersebut, dalam pandangan hukum Islam, haram hukumnya pemerintah menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional berdasarkan UU No 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Ada lima alasan keharamannya, yakni:

Pertama, karena konsep jaminan kesehatan nasional tersebut bukanlah peraturan syariah Islam, melainkan peraturan hukum kufur. Yang disebut hukum kufur, menurut Imam Taqiyuddin An Nabhani, adalah setiap hukum yang bukan hukum syariah Islam. (kullu hukmin ghairi syar’iyyin huwa hukmu kufrin). (Taqiyuddin An Nabhani, An Nizham Al Ijtima’i fi Al Islam, Beirut : Darul Ummah, 2004, hlm. 136).

Padahal seorang Muslim, siapapun dia, baik rakyat atau penguasa/pemimpin, haram hukumnya menerapkan hukum kufur, dan sebaliknya wajib menerapkan syariah Islam saja, bukan hukum yang lain. Banyak ayat Alquran dan hadits yang menegaskan hal tersebut.

“Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah (Syariah Islam), maka mereka adalah orang-orang yang zalim.” (TQS Al Maa`idah : 45).

Padahal hukum Islam itulah hukum yang terbaik, bukan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia inilah yang dalam Al Qur`an disebut dengan hukum Jahiliyyah/hukum thaghut. Firman Allah SWT:“Apakah hukum Jahiliyyah yang mereka kehendaki. Dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS Al Maaidah : 50).

Kedua, karena konsep jaminan kesehatan nasional tersebut berasal dari kaum kafir penjajah yang dipaksakan atas kaum Muslimin Indonesia. Pemaksaan kaum kafir tersebut dapat menimbulkan dominasi kaum kafir penjajah atau antek-anteknya atas kaum Muslimin. Pada waktu yang sama pemaksaan itu dapat menghilangkan kedaulatan kaum Muslimin untuk mengatur negeri sendiri berdasarkan hukum syariah Islam.“Dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan suatu jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.” (QS An Nisaa` : 141).

Ketiga, karena konsep jaminan kesehatan nasional tersebut akan menimbulkan mudharat, yaitu semakin beratnya beban hidup masyarakat, akibat pemaksaan iuran bulanan yang akan diambil secara paksa oleh BPJS. Padahal Islam adalah ajaran yang mengharamkan segala bentuk mudharat, termasuk mudharat dalam bentuk iuran paksa yang menimbulkan beban tambahan atas rakyat yang sudah menderita selama ini.

Sabda Rasulullah SAW : “Tidak boleh menimbulkan mudharat (bahaya) bagi diri sendiri dan juga mudharat (bahaya) bagi orang lain di dalam ajaran Islam.” (HR Ibnu Majah no 2340; Ahmad 1/133 & 5/326).

Allah SWT juga sudah mengingatkan agar umat Islam selalu mewaspadai kaum kafir yang memang selalu ingin menimbulkan mudharat bagi kita umat Islam.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (kaum kafir), karena mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi.” (QS Ali ‘Imran : 118).

Keempat, karena konsep jaminan kesehatan nasional tersebut bertentangan dengan Islam dalam hal peran negara. Konsep JKN adalah konsep kafir yang berusaha untuk menghilangkan peran dan tanggung jawab negara dalam mengurus rakyat, termasuk urusan jaminan kesehatan.

Sementara dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang Imam / Khalifah (kepala negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya. Sabda Rasulullah SAW: “Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).” (HR Bukhari no 4904 & 6719; Muslim no 1827).

Kelima, karena konsep jaminan kesehatan nasional tersebut bertentangan dengan jaminan kesehatan dalam Islam. Dalam JKN, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat harus dengan membayar iuran yang dipaksakan (asuransi sosial). Sedang dalam Islam, jaminan kesehatan diperoleh oleh rakyat dari pemerintah secara gratis (cuma-cuma), alias tidak membayar sama sekali. Dalam ajaran Islam, negara wajib hukumnya menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, tanpa membebani rakyat untuk membayar. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan sebagai berikut: Dari Jabir RA, dia berkata,”Rasulullah SAW telah mengirim seorang dokter kepada Ubay bin Ka’ab (yang sedang sakit). Dokter itu memotong salah satu urat Ubay bin Ka’ab lalu melakukan kay (pengecosan dengan besi panas) pada urat itu.” (HR Muslim no 2207).

Dalam hadits tersebut, Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam telah menjamin kesehatan rakyatnya secara cuma-cuma, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa memungut biaya dari rakyatnya itu. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/143).

Terdapat pula hadits lain dengan maksud yang sama, dalam Al Mustadrak ‘Ala As Shahihainkarya Imam Al Hakim, sebagai berikut :

“Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, dia berkata,”Aku pernah sakit pada masa Umar bin Khaththab dengan sakit yang parah. Lalu Umar memanggil seorang dokter untukku, kemudian dokter itu menyuruhku diet (memantang memakan yang membahayakan) hingga aku harus menghisap biji kurma karena saking kerasnya diet itu.” (HR Al Hakim, dalam Al Mustadrak, Juz 4 no 7464).

Hadits ini juga menunjukkan, bahwa Umar selaku khalifah (kepala negara Islam) telah menjamin kesehatan rakyatnya secara gratis, dengan cara mengirimkan dokter kepada rakyatnya yang sakit tanpa meminta sedikitpun imbalan dari rakyatnya. (Taqiyuddin An Nabhani, Muqaddimah Ad-Dustur, 2/143).

Kedua hadits di atas merupakan dalil syariah yang shahih, bahwa dalam Islam jaminan kesehatan itu wajib hukumnya diberikan oleh negara kepada rakyatnya secara gratis, tanpa membebani apalagi memaksa rakyat mengeluarkan uang untuk mendapat layanan kesehatan dari negara.

Namun hal ini tak berarti bahwa jasa dokter swasta atau membeli obat dari apotek swasta hukumnya haram. Karena yang diperoleh secara gratis adalah layanan kesehatan dari negara. Adapun jika layanan kesehatan itu dari swasta (bukan pemerintah), misalnya dari dokter praktek swasta atau membeli obat dari apotik umum (bukan apotek pemerintah), maka hukumnya tetap boleh membayar jasa dokter atau membeli obat dari apotek swasta tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil umum bolehnya berobat dengan membayar dan dalil umum bolehnya jual beli. (Taqiyuddin An Nabhani,Muqaddimah Ad-Dustur, 2/143). [] Shiddiq al Jawi